Blog

June 21, 2016

Pramoedya, Srigala Jahat, dan Pemberangusan Buku

Sebagai orang Indonesia yang konon tidak suka membaca sehingga peringkat literasi kita hanya lebih baik dari Botswana sebagai yang terbuncit dari 61 negara yang disurvei, apa yang paling kita ingat tentang buku? Aroma kertas tua? Kisah yang terus melekat di kepala dan hati hingga berpuluh tahun kemudian? Atau diktat kuliah yang membosankan?

Bulan Mei ini, tepatnya pada 17 Mei, kita memperingati Hari Buku Nasional. Tanggal seremonial ini ditetapkan pemerintah sejak 17 Mei 1980 bertepatan dengan peresmian gedung Perpustakaan Nasional di Jakarta. Tanggal itu juga bertepatan dengan ulang tahun Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi). Penetapan Hari Buku Nasional yang bertepatan dengan tanggal kelahiran Ikapi ini kemudian memicu kontroversi karena pihak penerbit seakan-akan “merebut” legitimasi simbol perbukuan nasional dari pemangku kepentingan (stake holder) perbukuan lainnya, antara lain pembaca dan penulis. Hari Buku Sedunia yang lazim diperingati setiap 23 April, misalnya, diambil dari tanggal kelahiran penulis, yakni William Shakespeare. Namun, saya tak akan berpanjang-panjang membahas kontroversi itu dalam tulisan singkat ini.

Salah satu pelaku utama dalam dunia perbukuan tentu saja adalah penulis. Sebab, merekalah pencipta buku yang memeras pikiran dan segala rasa, cipta, karsa untuk berkeasi menulis buku. Namun, di negeri ini nasib penulis masih memprihatinkan. Penulis kerap dihambat dalam berkarya, disensor, karyanya diberangus, bukunya dibakar, dan hak ekonominya dirugikan.

Kebetulan, menjelang awal Mei lalu, tepatnya 30 April 2016, kita memperingati 10 tahun wafatnya Pramoedya Ananta Toer (1925-2006), salah satu penulis terbesar Indonesia sepanjang sejarah yang amat dihormati oleh dunia. Sayangnya, hingga saat ini secara resmi pelarangan buku-buku karya Pramoedya yang dilakukan sejak 1965 tak juga dicabut oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Jaksa Agung.

Sungguh ironis, pada peringatan hari buku nasional ini kita masih dibayangi oleh pemberangusan buku yang dilakukan justru oleh aparat pemerintah. Padahal, pemerintah bertanggung jawab atas upaya pencerdasan bangsa, termasuk melalui memudahkan akses terhadap buku bermutu.

Pemberangusan buku itu masih diperburuk dengan maraknya pelarangan dan teror terhadap acara sastra—yang notabene erat kaitannya dengan dunia perbukuan—di berbagai kota di Indonesia. Kasus terbaru adalah demonstrasi oleh segelintir orang dan hambatan dari pihak kepolisian terhadap ASEAN Literary Festival yang berlangsung di Taman Ismail Marzuki, 5 hingga 8 Mei 2016. Mereka beralasan festival sastra ini menyebarkan paham komunisme karena beberapa acara membahas buku dan tema tentang peristiwa 1965.

Namun, di sisi lain, saya menyaksikan pula fenomena yang menggembirakan dalam dunia perbukuan di tanah air. Pada 30 April hingga 9 Mei, di Serpong, diselenggarakan acara bazar buku internasional bertajuk The Big Bad Wolf Book Sale Jakarta. Acara bazar buku impor semacam ini yang telah sering dilakukan di Malaysia baru kali pertama diadakan di Indonesia. Acara yang menjual jutaan eksemplar buku impor bermutu dengan harga rabat relatif tinggi itu setiap hari dijubeli ribuan pembeli dan pencinta buku. Saya yang datang pada hari kelima menyaksikan betapa antusias para pengunjung berburu buku hingga rela mengantre panjang untuk masuk ke arena acara.

Meski dibayangi kegetiran atas pemberangusan buku dan acara diskusi buku yang masih saja terjadi, saya agak terhibur dan harapan saya ternyalakan oleh fakta betapa sesungguhnya kita ini sebetulnya bangsa yang berbakat menjadi pencinta buku. Yang jadi masalah, sejauh manakah bacaan kita itu bisa membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, berpikiran terbuka, cerdas memandang persoalan, dan toleran terhadap perbedaan pendapat serta keyakinan?

 

Catatan: Tulisan ini kali pertama dipublikasikan di www.dw.com

 

Anton Kurnia, penulis dan pembaca, direktur penerbit Baca.

Tenda Baca
About shoimasyhar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *